Bankum

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIAK

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang  :   a.   bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lingkungan Kabupaten Siak sehingga dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Prosedur Pelaksanaan dan Mekanisme Pengeluaran atas Beban Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lingkungan Kabupaten Siak;

  1. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat    :   1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  2. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1886 Nomor 77, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ……. Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 14);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);
  27. Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 42);
  28. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 53);
  29. Keputusan Bupati Siak Nomor …………………………. Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016;
  30. Keputusan Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Nomor ……………………… tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016;
  31. Keputusan Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Nomor ……………………… tentang Perubahan Keputusan Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Nomor ……………………… tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN KEGIATAN FASILITASI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

KESATU       :   Prosedur Pelaksanaan dan Mekanisme Pengeluaran Atas Beban Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA        :   Prosedur Pelaksanaan dan Mekanisme Pengeluaran Atas Beban Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

KETIGA       :   Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. TUGAS UMUM :
  2. Wajib menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan anggaran dan penggunaan anggaran;
  4. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Pangguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Siak; dan
  5. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan nya secara berkala kepada BUPATI SIAK melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Siak.
  6. TUGAS KHUSUS :
  7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  8. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  9. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  10. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) unit kerja/bagian yang dipimpin;
  11. Menandatanani SPM-LS pihak ke-3 dan SPM-TU;
  12. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

KEEMPAT    :   Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
  2. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan/bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan buku pembantu pengeluaran per-objek;
  3. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk disahkan; dan
  4. Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

KELIMA       :   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian dan pencapaian sasaran kegiatan di setiap bidang tugas yang dikendalikannya dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM      :  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak kepada BUPATI SIAK melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)Pemerintah Kabupaten Siak.

KETUJUH    :  Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

KEDELAPAN :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.