HARI HAM SEDUNIA KE-70, PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Siak kembali menerima penghargaan ke 4 kali nya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/12/2018), di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kuningan Jakarta, dengan mengusung tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia”.

Penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2017 dg nilai 85,13 diberikan Sempena memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-70 Tahun 2018. 

Untuk Provinsi Riau selain Kabupaten Siak sebagai penerima anugerah, ada 10 Kabupaten yang mendapatkan penghargaan serupa diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Dumai dan Kota Pekanbaru.

Wakil Bupati Drs. H. Alfedri, M.si  mengatakan bahwa prestasi ini merupakan capaian hasil kinerja yang patut diberikan apresiasi. Tentunya tanpa kerjasama semua pihak, program kerja tersebut tidak akan dapat terealisasi. 

Pemerintah Kabupaten siak akan senantiasa selalu memberikan layanan dalam berbagai aspek yang menyangkut masalah HAM baik pendidikan, agama, kesehatan, pekerjaan hingga terkait perempuan dan anak.

“Penghargaan ini merupakan upaya dan peran serta bersama seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Siak, sehingga koordinasi dalam program rencana aksi nasional HAM dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, saya berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan, agar dapat terpenuhinya HAM bagi masyarakat,”tuturnya.

Penilaian tentang kabupaten/kota peduli HAM berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun 2017 dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 34 tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/kota Peduli HAM.

Semetara itu kabag Hukum Jon Efendi,SH, MH mengatakan Penilaian Kabupaten Peduli HAM merupakn salah satu penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kab/Kota, sejauh mana peran Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yg memperhatikan Hak Asasi Manusia. Bagian Hukum selaku Lining Sektor mengucapkan Terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari masing-masing OPD terkait. semoga kedepannya dapat kita tingkatkan lagi, terutama terkait data dukung dari masing masing OPD,.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *