Header JDIH Kabupaten Siak

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Bagian Hukum terdiri dari :

  1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  2. Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
  3. Subbagian Bantuan Hukm dan HAM

Bagian Hukum mempunyai tugas: merumuskan, merencanakan, membina, mengawasi kegiatan program Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum, Bantuan Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak lanjut.
Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis bagian;
  2. Penyelenggaraan program kerja bagian;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Subbagian;
  4. Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Subbagian;
  5. Penyusunan dan penerbitan produk hukum dan perundang-undangan;
  6. Penyusunan perencanaan kontrak dan pembinaan hubungan kerjasama;
  7. Pemberian bantuan hukum baik kepada pemerintah daerah maupun aparatur lingkup pemerintah kabupaten; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan.
Tugas : merumuskan rencana kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan.
Fungsi :

  1. Menghimpun, meneliti, mengolah, merumuskan dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka penataan dan pengembangan produk hukum dan perundang-undangan serta penyusunan perancangan kontrak dan rancangan perizinan/rekomendasi;
  2. Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka koordinasi dan konsultasi penyusunan rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan:
  3. Memeriksa, memberikan pertimbangan atas naskah produk hukum dan perundang-undangan yang akan diajukan kepada pimpinan:
  4. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengelola proses pengajuan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  5. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka mewakili pemerintah daerah di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah pada rapat-rapat DPRD;
  6. Menyiapkan dan mengelola kebutuhan dalam rangka pengundangan dan pengumumam produk hukum dan peraturan perundang-undangan, serta mengelola penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;
  7. Menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk pemberian pertimbangan hukum sesuai dengan bidang tugasnya, dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan;
  8. Meneliti, menjabarkan dan menyusun bahan petunjuk yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan serta tindak lanjut atas produk hukum dan perundang-undangan daerah, pemerintah pusat dan propinsi;
  9. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengelola bahan petunjuk serta melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan teknis penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
  10. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran tugas.

Subbagian Dokumentasi Hukum.
Tugas : melakukan pengembangan sosialisasi dan dokumentasi produk hukum serta publikasi produk-produk hukum,menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum, pengawasan dan evaluasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan daerah.
Fungsi :

  1. Menghimpun, meneliti, mengolah merumuskan dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka penyelenggraan sosialisasi/penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kegiatan pengawasan produk hukum;
  2. Menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan perundang-undangan;
  3. Menyiapkan, mengelola bahan dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menata dan melakukan pembinaan dalam mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;
  4. Mengolah, menata, mengembangkan dan mendayagunakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  5. Meneliti, menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan penerbitan himpunan produk hukum;
  6. Menghimpun, meneliti dan menyortir produk-produk hukum daerah, pemerintah pusat dan propinsi yang perlu didistribusikankepada unit kerja terkait;
  7. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka pegembangan kerjasama di bidang sosialisasi dan dokumentasi hukum;
  8. Meregistrasi naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi, dokumentasi hukum dan SJDI hukum serta yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi produk hukum;
  9. Meregistrasi dan mengarsip seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan/diberlakukan oleh pemerintah daerah;
  10. Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum;
  11. Menginventarisir, menelaah dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka penetapan produk-produk hukum di linkungan pemerintah daerah yang dipandang perlu dievaluasi dan disesuaikan;
  12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan atas kesesuaian penerapan/penjabaran produk hukum di lingkungan pemerintah daerah;
  13. Menghimpun, mengolah dan merumuskan bahan acuan dalam rangka penetapan pedoman/tata cara pelaksanaan produk hukum dan peraturan perundang-undangan bagi unit-unit kerja pemerintah daerah;
  14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Bantuan Hukum dan HAM
Tugas : mengumpulkan bahan dan penyelesaian masalah hukum dan mengkoordinasikan bantuan hukum serta pembinaan penyidik pegawai negeri dan hak asasi manusia.
Fungsi :

  1. Merumuskan kebijakan dalam rangka pemberian bantuan hukum dan pembinaan penyidik pegawai negeri;
  2. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa hukum pemerintah daerah dan hak asasi manuasia;
  3. Menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk yang dibutuhkan dalam rangka mewakili pemerintah daerah/walikota dalam sidang-sidang penyelesaian perkara:
  4. Merumuskan kerjasama di bidang pemberian bantuan hukumdan penyelesaian perkara serta hak asasi manusia;
  5. Mengusulkan kepada pimpinan pengadaan konsultan hukum tetap bagi pemerintah daerah dan aparaturnya;
  6. Menyusun, mengolah dan mengkoordinasikan bahan-bahan untuk kepentingan konsultasi hukum bagi pimpinan dan aparat pemerintah daerah;
  7. Menyiapkan dan mengelola bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan atas perkara/sengketa hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan;
  8. Meregistrasi naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian perkara-perkara hukum di lingkungan pemerintah daerah;
  9. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengolah bahan petunjuk dalam rangka peningkatan kemampuan aparat di bidang pemberian bantuan hukum dan peradilan tata usaha negara dan HAM;
  10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, yang berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum perda di lapangan;
  11. Mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah;
  12. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
  13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai petunjuk pimpinan; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.