Profil

 

JDIH KAB SIAK.  merupakan bagian dari JDIHN. yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kab Siak. Bagian ini merupakan salah satu unit kerja di Pemerintah kabupaten Siak yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Secara garis besar, Bagian Hukum memiliki tugas dan fungsi mengurusi berbagai masalah hukum atau peraturan yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Siak

Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data-data produk hukum pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti KEPPRES, INPRES, KEPMEN, PERDA dan sebagainya. Data-data produk hukum yang dikelola berbentuk data elektronis yang kemudian diolah sedemikianrupa sehingga menghasilkan nformasi elektronis yang berguna. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan proses pengaksesan informasi-informasi produk hukum secara lebih cepat dan aman serta untuk efisiensi dalam berbagai hal seperti kebutuhan ruang simpan, tenaga bahkan biaya.

Landasan kebijakan :

  • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • Undang-Undang NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014PEMERINTAHAN DAERAH
  • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Tentang. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 2 TAHUN 2014. TENTANG. PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH