Hubungi Kami: 085270829862 | 085270829862

Berita Terkini

Kumpulan informasi dan berita hukum terbaru Kabupaten Siak

09 Nov 2026
Oleh Admin
Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak Gelar Rapat Koordinasi RANHAM Bersama Kanwil HAM dan Polres Siak

SIAK โ€” Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Sumbar Riau menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi ke-VI Periode 2026-2030. Kegiatan strategis ini dipusatkan di ruang Live Room Bandar Siak, Kantor Bupati SiakRapat koordinasi ini dilangsungkan secara Offline dan Online melalui Live Zoom, yang turut terhubung langsung dengan pihak Kanwil HAM serta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Siak.Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, serta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam setiap Program dan Kegiatan yang ada di Pemda sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RISejatinya Kegiatan tersebut diatas dibuka oleh Sekretaris Daerah Beserta Kabag Hukum Setda Kabupaten Siak, Namun karna adanya Kegiatan yang bersamaan dengan Agenda Diseminasi Pencegahan Korupsi dan Monitoring Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Oleh Komisi Pemberantasan KPK yang bertempat di Kantor Bupati Siak ,maka kegiatan ini diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda  Ibu Yulianti Sembiring. SH adapun beberapa Hal yang penting disampaikan dalam Rakor tersebut antara lain :Dengan keluarnya Permenham No MHA.87.HA.02.01 Tahun 2026 berisi tentang Petunjuk Teknis sementara Persiapan Penyelenggaraan Rencana Aksi HAM Periode 2026-2030.Menyatukan Persepsi dan Penyelarasan Program serta kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan 9 (Sembilan) Pilar. Maka perlu dibentuk Tim Ranham Generasi ke VI serta dinyatakan tidak berlaku lagi Perpres No 53 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi Juknis Ranham Generasi Ke V periode 2020 - 2025Perencanaan dan Penganggaran dengan Mengintegrasikan Program Terkait HAM Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Khususnya RKPD Tahun 2027.Perbedaan antar Generasi Ranham V adalah dari sisi sasaran Ranham stressing kepada 4 kelompok rentan yaitu Perempuan, Anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat. sedangkan digenerasi ke VI cakupan makin meluas ke 9 Pilar (Pilar Pengarusutamaan HAM, Pilar Hak Sipil dan Politik, Pilar Hak Ekonomi, social dan budaya, Pilar Hak Anak, Pilar Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Pilar Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, Pilar Hak bebas dari Penyiksaan, Pilar Penghapusan Diskriminasi Rasial)Pelaporan dan Data Dukung, Melalui Koordinasi Bagian Hukum, Bappeda, dan seluruh Perangkat Daerah agar Pelaporan Melalui SAPAHAM dapat dilaksanakan secara Tertib dan Tepat WaktuMelalui koordinasi via Zoom bersama Kanwil HAM dan Polres Siak ini, diharapkan setiap SKPD terkait dapat mengoptimalkan capaian target aksi HAM di Kabupaten Siak. Karena penilaian Ranham ini yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Kepala Daerah, sinergi antar Pemda , Aparat Pemerintah dari lembaga lembaga lainnya sangat diharapkan dalam mewujudkannya.

Baca Selengkapnya โ†’
05 Okt 2026
Oleh Admin
Cegah Bullying dan Seks Bebas, Bagian Hukum Setda Siak bersama UPT PPA Kabupaten Siak Edukasi Siswa SMKN 1 Mempura

Siak Sri Indrapura, 2 Oktober 2026 โ€” Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pada Jumat (2/10/2026), Bagian Hukum Setda Siak menggelar kegiatan diseminasi hukum yang berfokus pada pencegahan perundungan (bullying), bahaya seks bebas, dan penanggulangan kenakalan remaja di SMKN 1 Mempura.Kegiatan edukatif ini dibuka secara resmi oleh Ibu Yulianti Sembiring, S.H. yang hadir mewakili Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembentukan karakter taat hukum harus dimulai dari bangku sekolah guna membentengi para remaja dari bahaya sosial yang marak terjadi."Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk belajar. Melalui diseminasi ini, kami ingin para siswa memahami batasan hukum serta dampak buruk dari tindakan bullying, kenakalan remaja, maupun perilaku seks bebas yang dapat merusak masa depan mereka," ujar Yulianti Sembiring.Untuk memberikan pemahaman komprehensif, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli dari Unit Pelaksana Teknis  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak, yakni Ibu Revianti Hasibuan, S.H. dan Ibu Iklima Sara Yulis, S.H., C.Med.Dalam pemaparannya, para narasumber dari UPT PPA mengupas tuntas dampak hukum, sosial, dan psikologis dari tindakan bullyingโ€”baik secara langsung maupun cyberbullying di media sosial. Selain itu, materi mengenai pencegahan seks bebas dan kenakalan remaja disajikan secara komunikatif dengan menyoroti pentingnya menjaga diri, memilih pergaulan yang sehat, serta memahami perlindungan hukum bagi anak di bawah umur.Ibu Iklima Sara Yulis, S.H., C.Med. juga menyampaikan peran UPT PPA Siak dalam memberikan pendampingan hukum, penanganan kasus, serta ruang mediasi bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan atau perlindungan.Pihak SMKN 1 Mempura menyambut positif dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Bagian Hukum Setda Siak dan UPT PPA Kabupaten Siak. Para siswa tampak antusias mengikuti jalannya acara hingga sesi diskusi dan tanya jawab.Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa SMKN 1 Mempura dapat menjadi agen perubahan (agent of change) yang aktif menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying, menjauhi pergaulan bebas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta norma sosial.

Baca Selengkapnya โ†’
01 Okt 2026
Oleh Admin
Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak Gelar Penyuluhan Hukum tentang Bullying di MA Al Aziz Riau

Siak, 29 September 2026 โ€” Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di MA Al Aziz Riau di Kecamatan Siak pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema โ€œBullyingโ€ sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik mengenai bahaya perundungan di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak yang mewakili Ibu Yulianti Sembiring, S.H., dengan menghadirkan narasumber dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yaitu Ibu Revianti Hasibuan dan Ibu Iklima Sara Yulis.Dalam penyuluhan tersebut, para narasumber memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pengertian bullying, berbagai bentuk perundungan, dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban, serta pentingnya mencegah dan menghentikan tindakan bullying di lingkungan pendidikan.Bullying tidak hanya berupa kekerasan secara fisik, tetapi juga dapat berbentuk verbal, sosial, maupun melalui media digital. Oleh karena itu, para siswa diberikan pemahaman agar mampu mengenali tindakan perundungan dan tidak menjadi pelaku maupun membiarkan terjadinya bullying terhadap teman sebaya.Narasumber juga mengajak para siswa untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, saling menghargai, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Apabila menemukan atau mengalami tindakan bullying, siswa diharapkan berani menyampaikan dan melaporkannya kepada guru, orang tua, maupun pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan yang tepat.Kegiatan berlangsung secara interaktif. Para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan seputar permasalahan bullying yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di media sosial.Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak bersama UPT PPA berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menghormati hak dan martabat sesama, membangun sikap saling menghargai, serta bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari bullying.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum sejak dini serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan.

Baca Selengkapnya โ†’
07 Jul 2026
Oleh Admin
Rapat Paripurna

๐™๐˜ผ๐™‹๐˜ผ๐™ ๐™‹๐˜ผ๐™๐™„๐™‹๐™๐™๐™‰๐˜ผ ๐˜ฟ๐™‹๐™๐˜ฟ ๐™†๐˜ผ๐˜ฝ. ๐™Ž๐™„๐˜ผ๐™†โ€‹SIAK โ€“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar Rapat Paripurna Lanjutan dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Gedung DPRD Kabupaten Siak, pada Senin (6/7/2026).โ€‹Rapat Paripurna yang dilaksanakan di ruangan Kacamayang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Siak LAISKAR JAYA, didampingi Wakil Ketua I H. SYARIF. S.Ag. MH, serta dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kab. Siak yang berjumlah 18 Orang, Mengacu Kepada Tatib DPRD Kab. Siak bahwa dengan jumlah ini Kuorum telah terpenuhi seperti yang telah di sampaikan oleh sekretaris DPRD kab. Siak dalam hal ini di wakili oleh Kabag Risalah dan Persidangan RIDWAN. N. M. Pd pada pembukaan Rapat Sidang Paripurna ini.Tanggapan dan/atau Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di bacakan langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Z, S.Ap., M.Si. Bupati Siak menyatakan terimakasih atas pandangan umum dari masing-masing Fraksi DPRD Kab. Siak, dimana hal ini menjadi bahan Evaluasi untuk meningkatkan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, serta evaluasi terhadap belanja modal agar lebih Efetif dan Efesien, Bupati Siak Juga menyampaikan Bahwa Pemerintah Daerah Berkomitmen  untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar terutama yang terjadi di Tahun 2024, dengan  kesepakatan yang telah ditetapkan sewaktu pertemuan antara pemerintah Daerah dengan setiap Rekanan. selain itu pemerintah Daerah Akan Selalu melakukan evaluasi silang yang konstruktif antara pihak legislatif dan eksekutif demi pembangunan Kabupaten Siak yang lebih baik untuk masa yang akan datang.Turut Hadir dalam Rapat Paripurna ini unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tamu undangan, serta rekan-rekan media.โ€‹Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kab. Siak : @humas02/sekwan_siak/07.26

Baca Selengkapnya โ†’
11 Mar 2026
Oleh Admin
Tingkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik, Pemkab dan Polres Siak Sambangi Ponpes Darul Hadist Sultan Yahya

Tingkatkan Kesadaran Hukum Santri, Bagian Hukum Setda Siak dan Polres Gelar Sosialisasi di Ponpes Darul Hadist SIAK, [10/03/2026] โ€“ Dalam upaya membentengi generasi muda dari pelanggaran hukum dan pengaruh negatif, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak bekerja sama dengan Tim dari Polres Siak menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Hukum di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hadist Sultan Yahya, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kesadaran hukum bagi peserta didik demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan tertib. Program ini merupakan bagian dari rangkaian penyuluhan hukum terpadu yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak ke berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Selain memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum, sosialisasi kali ini juga mengintegrasikan program Green Policing. Wakapolres Siak Kompol Akira Ceria.S.I.K.,M.M yang memimpin Tim dari kepolisian menekankan pentingnya santri tidak hanya taat pada hukum negara, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan edukasi tentang penanaman Pohon. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut meliputi:Pencegahan Kenakalan Remaja: Edukasi mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak bahaya narkoba, perundungan (bullying), dan tertib lalu lintas.Kesadaran Kamtibmas: Mengajak santri menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas.Kepatuhan Hukum: Memberikan pemahaman dasar mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kriminal agar peserta didik lebih waspada dalam bertindak.Sinergi Pemerintah dan Aparat Penegak HukumBagian Hukum Setda Siak yang di wakili oleh Ibu Yulianty Sembiring, SH menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kepastian hukum sejak dini. Dengan menyasar pondok pesantren, diharapkan para santri dapat memahami tentang kepatuhan dan taat pada hukum  Pihak Ponpes Darul Hadist Sultan Yahya menyambut baik inisiatif ini. Mereka menilai pembekalan hukum sangat krusial bagi santri agar tetap fokus pada pendidikan agama tanpa terjerumus pada permasalahan hukum yang dapat merugikan masa depan mereka.Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara tim penyuluh dan para santri yang sangat antusias menanyakan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya โ†’
06 Mar 2026
Oleh Admin
Generasi Muda Taat Hukum: Sosialisasi Ketertiban Sekolah di SMK YAMATU Tualang

TUALANG, SIAK โ€“ Dalam upaya membentengi generasi muda dari pengaruh negatif dan pelanggaran hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak bekerja sama dengan Tim Polres Siak menggelar kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum di lingkungan SMK Yamatu Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.Selasa (03/03/2026)Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menciptakan ketertiban dan disiplin di kalangan pelajar sebagai bagian dari masyarakat sekolah.Edukasi Preventif bagi PelajarDalam pemaparannya, Bagian Hukum Setda Kab. Siak menekankan pentingnya pemahaman regulasi sejak dini agar para siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum terkait kenakalan remaja, aturan disiplin sekolah, serta pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.Sementara itu, Tim dari Polres Siak memberikan edukasi khusus mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak serta bahaya penyalahgunaan narkotika, perundungan (bullying), serta kepatuhan dalam berlalu lintas. "Pelajar adalah aset bangsa. Melalui penyuluhan ini, kami ingin memastikan mereka menjauhi tindakan kriminal dan mampu menjaga kondusivitas di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal," ujar perwakilan Tim Polres Siak dalam sesi sosialisasi.Apresiasi dari Pihak SekolahKepala SMK Yamatu Tualang, Bapak Rustami, S.Sos., M.Pd., menyambut baik inisiatif kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan  Polres Siak. Menurutnya, kehadiran dari Bagian  hukum Setda Siak dan Polres Siak secara langsung di sekolah memberikan dampak psikologis yang positif bagi siswa dalam menaati aturan."Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bagian Hukum Setda Siak dan Tim Polres Siak. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan remaja saat ini, terutama dalam hal etika bermedia sosial dan ketertiban di jalan raya," ungkapnya.Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif di mana para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya langsung seputar permasalahan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan SMK Yamatu Tualang dapat terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara kompetensi keahlian, tetapi juga memiliki karakter yang taat hukum dan disiplin tinggi.

Baca Selengkapnya โ†’
Cari
Berita Terpopuler
Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak Gelar Rapat...
09 Nov 2026
Cegah Bullying dan Seks Bebas, Bagian Hukum S...
05 Okt 2026
Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak Gelar Penyu...
01 Okt 2026
Rapat Paripurna
07 Jul 2026
Tingkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik, Pem...
11 Mar 2026
Berita Terbaru
JDIH SIAK
Beranda
Profil
Regulasi
Monografi
Informasi
Statistik Kontak